Sejarah BNN

        Sejak pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK). Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota.

Seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah kota Cimahi maka berdasarkan hasil  rapat  Koordinasi  tentang  Implementasi  Pelaksanaan  Kebijakan  Kelembagaan  Badan Narkotika  Nasional  di Kabupaten/Kota  tanggal  20  Februari  2 013 , Pemerintah  Kota  Cimahi  mendukung  sepenuhnya  pembentukan  Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi  dan ditindaklanjuti dengan Surat   Walikota  Cimahi Nomor: 354/604/Adkesra tanggal 22 Februari 2013  perihal  Rekomendasi  Kesiapan Pembentukan BNN Kota Cimahi. Setelah ada rekomendasi pembentukan BNN Kota Cimahi dari Walikota Cimahi, kemudian pada tanggal 4 Juli 2013 Kementerian  PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengeluarkan surat dengan nomor B/2225/M.PAN-RB/7/2013  perihal Pembentukan 25 (dua puluh lima) Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota  salah satunya pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi. 

452 - 08-11-2016